Pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju perbaikan dalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga(organisasi kemasyarakatan). Pembangunan ekonomi mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kea rah tujuan yang ingin dicapai.

Sesuai dengan definisi pembangunan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan terkandung unsur-unsur sebagai berikut.
1. Proses Terus Menerus. Pada pembangunan terdapat proses terus-menerus.
1. Membawa Kemajuan dan Perbaikan. Sebagai dampak dari pembangunan, berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan politik, maupun bidang kehidupan lainnya, mengalami kemajuan dan perbaikan.
2. Terarah. Sebagai suatu proses untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan maka pembangunan dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah.
2.2 Faktor-Faktor Penentu Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, teknologi, dan system sosial dan sikap masyarakat.
1. Sumber Daya Manusia. Manusia merupakan faktor produksi yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Karena disini manusia bertindak sebagai pelaku yang mengendalikan seluruh faktor-faktor ekonomi. Oleh karena manusia merupakan faktor pembangun ekonomi yang terpenting, maka tentunya kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Peningkatan kulitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :
1. Ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, dan
3. Kebudayaan/adat istiadat/tingkah laku dan cara-cara berpikir tradisional menjadi lebih modern.
Sebagai contoh sumber daya manusia, kita dapat melihat para pelaku ekonomi, yakni rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Mereka selalu berusaha membangun ekonomi negara menjadi lebih baik dengan selalu menyediakan barang dan jasa yang berguna dan bermanfaat bagi para masyarakat.
1. Sumber Daya Alam. Di samping sumber daya manusia, sumber daya alam pun mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam biasanya digunakan manusia dalam proses produksi sebagai bahan baku. Sumber daya alam terbagi kedalam dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui hendaknya diimbangi dengan pelestarian sumber daya tersebut, agar sumber daya tersebut tidak punah dan dapat terus dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya mengapa negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, cendrung lebih cepat mengalami pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara yang memiliki sumber daya alam lebih sedikit.
2. Pembentukan Modal. Bagi negara-negar berkembang, kekurangan modal merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan. Jika pendapatan perkapita suatu negara rendah sekali maka negara tersebut akan mengadakan kesulitan dalam mengadakan pembentukan modal. Pada negara-negara maju sekitar 10-20% pendapatan disisihkan untuk akumulasi modal. Sementara itu untuk negara-negara berkembang hanya sekitar 2-5% saja yang disisihkan untuk tujuan itu. Tabungan yang demikian kecil itu hanya cukup untuk menyediakan perumahan dan peralatan lain yang sederhana sehingga yang tersisa untuk pembangunan sedikit sekali.
Lebih jauh jika tabungan pada negara-negara berkembang itu rendah, maka negara-negara tersebut akan menghadapi lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk diputuskan. Tabungan yang rendah akan menghambat pembentukan modal, dan tidak memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas. Sementar itu, rendahnya produktivitas akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, demikian selanjutnya, sehingga merupakan lingkaran setan kemiskinan bagi masyarakat.
Untuk memberantas kemiskinan dalam bentuk lingkaran setan tersebut diperlukan kombinasi kekuatan secara terpadu. Jika suatu negara melakukan lebih banyak investasi, mengembangkan keahlian, dan melakukan keluarga berencana (mengurangi pertumbuhan penduduk), maka negara tersebut akan dapat memutuskan lingkaran setan kemiskinan, dan lebih jauh, negara tersebut akan melakukan pembangunan ekonomi yang lebih cepat.
Sebagian besar negara berkembang melaksanakan pembentukan modal melalui pinjaman luar negeri dengan persyaratan agar mereka dapat mengembalikan utangnya secara bertahap.
1. Teknologi. Lambatnya pembangunan ekonomi di negara berkembang jika dibandingkan dengan negara maju juga disebabkan karena ketertinggalan dalam bidang teknologi.
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menciptakan barang dan jasa. Pada negara-negara berkembang, penciptaan barang dan jasa masih mengandalkan tenaga-tenaga manusia. Namun pada negara-negara maju sudah menggunakan berbagai jenis mesin dalam membantu para manusia menciptakan barang dan jasa. Oleh karena itulah perkembangan teknologi juga sangat menunjang pembangunan ekonomi.
1. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
Masyarakat yang kita kenal terbagi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern bersikap sangat mendukung terlaksananya pembangunan, karena sifat mereka yang lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar mereka sehingga lebih bersifat positif dalam memandang adanya pembangunan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada masyarakat tradisional. Mereka cenderung bersifat apatis (masa bodoh) terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Dan mereka cenderung tidak menyukai adanya perubahan dan sukar memanfaatkan teknologi sehingga berdampak negatif terhadap pembangunan.
Tujuan pembanguanan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) untuk kurun waktu 2001-2005 adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan taraf hidup ini bisa diukur melalui kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk. Sementara itu,kenaikan pendapatan per kapita terjadi apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertambahan penduduk. Supaya pertumbuhan ekonomi meningkat maka diperlukan penambahan investasi. Penambahan investasi ini dibutuhkan untuk memperluas hasil-hasil produksi sehingga pendapatan dapat menigkat.
Untuk itu, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ini pemerintah akan menempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut.
1. Memulihakan dan memantapkan keamanan dan stabilitas poltik
2. Meningkatkan kepastian hukum
3. Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
baik, bersih, dan berwibawa (good govermance)
1. Mengamankan proses desentralisasi
2. Melaksanakan kebijikan fiskal dan moneter secara terpadu
3. Mempercepat restrukturisasi perbankan
4. Mempercepat rektrukturisasi utang
5. Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan
2.5 Permasalahan Pembangunana Ekonomi Indonesia
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tentu memiliki banyak sekali permasalahan dalam pembangunan ekonominya, seperti kemiskinan, keterbelakangan, lapangan kerja, pemerataan pembangunan.
1. Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat yang sangat sulit untuk memenuhi setiap kebutuhannya, baik kebutuhan pokok apalagi kebutuhan tambahannya. Kemiskinan merupakan suatu masalah negara yang sulit untuk diatasi. Setiap negara memiliki ukuran yang berbeda terhadap batas kemiskinan, dikarenakan perbedaan lokasi dan standar kehidupan.
Di Indonesia, batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 1999 mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kilo kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan mendasar lainnya. Besar nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan. Penduduk yang tidal mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Selama kurun waktu 1976 sampai 1998 telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, selaras dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Batas tersebut sebagaimana di perkotaan maupun di pedesaan adalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.7.
Tabel 2.7 Batas Garis Kemiskinan
Tahun Batas Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)
Perkotaan Pedesaan
1976 4.522 2.849
1978 4.969 2.981
1980 6.831 4.449
1981 9.777 5.877
1984 13.731 7.746
1987 17.381 10.294
1990 20.614 13.295
1993 27.905 18.244
1996 -38.246 27.413
1998 96.959 72.780

Sejak masa orde baru, pemerintah melalui kebijakan trilogi pembangunan terus mengupayakan pengentasan kemiskinan, Program Inpres Desa, Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Usaha Kecil (KUK), Intensifikasi Umum (INMUM), Intensifikasi Khusus (INSUS), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Bimas, Inmas, Program Bapak Angkat dan Anak Angkat, Wajib Belajar, dan sebagainya, merupakan upaya nyata pemerintah dalam usaha mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Pada masa reformasi ini ada tiga program penanggulangan kemiskinan untuk diarahkan secara langsung kepada penduduk miskin. Program tersebut adalah :
1. Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
2. Pengambangan sistem jaminan sosial.
3. Pengembangan budaya bagi masyarakat miskin.
1. Keterbelakangan
Sifat keterbelakangan tampak dalam banyak hal, termasuk kurangnya atau randahnya tingkat ketrampilan, peralatan modal, tingkat pendidikan (formal), tingkat keberhasilan dan pemeliharaan, efisiensi dan efektivitas kerja, tingkat manajemen, dan tidak memadainya infrastruktur. Keterbelakangan tersebut bersifat saling terkait yang disebut lingkaran setan (vicious circle).
Keterbelakngan segi ekonomi antara lain tampak pada rendahnya pendapatan per kapita, terbatasnya pasar berbagai macam barang, rendahnya tingkat spesialisasi, dan rendahnya penggunaan uang giral per kapita. Tingkat administrasi yang masih rendah antara kontrol dan pengawasanyang belum memadai, pengawasan pengangkutan yang belum begitu tinggi. Selain itu, masih banyak penipuan dan pemalsuanbarang yang dipasarkan, banyak pelanggaran lalu lintas dan tingginya kriminalitas.
1. Lapangan Pekerjaan
Pembangunan dan perluasan lapangan kerja pun terus diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya tersebut harus didukung dengan keterpaduan kebijakan investasi, fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, penerapan teknologi serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri.
Kualitas angkatan kerja yang dicerminkan melalui tingkat pendidikan pekerja juga belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Angkatan kerja berpendidikan rendah masih cukup besar. Sebagaimana telah kita pelajari mengenai kesempatan kerja, disebutkan bahwa sekitar 64% angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1998 berpendidikan SD ke bawah. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kerja di Indonesia. Di sisi lain,etidakseimbangan antara angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja, membawa permasalahan tersendiri. Sejumlah besar keahlian tertentu dibutuhkan pasar kerja akan tetapi angkatan kerja yang ada tidak dapat memenuhinya
Atas dasar berbagai masalah di atas, pemerintah dewasa ini memiliki strategi kebijakan di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut.
1. Menciptakan lapangan kerja yang selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada upaya pengurangan pengangguran di berbagai sektor dan wilayah.
2. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Hal ini antara lain dilakukan melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui penetapan sistem pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.
4. Meningkatkan perlindungan bagi pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, termasuk tenaga kerja anak dan wanita.
5. Menata kembali sistem pelatihan, penempatan, pemantauan, dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri.
1. Pemerataan Pembangunan
Pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan perlu lebih digiatkan agar pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia menjadi semakin merata, dengan lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam.
Kebijakan pemerintah untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dilakukan melalui delapan jalur pemerataan sebagai berikut.
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Dari delapan jalur pemerataan di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di Indonesia tidak lagi ditekankan pada pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga pada pemerataan kesempatan kerja serta pemerataan hasil-hasil pembangunan ke segala lapisan rakyat. Pemerataan bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lainnya.
2.6 Dampak Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Terhadap Lingkungan Hidup
Pembangunan ekonomi dengan penggunaan teknologinya tentunya dapat menghasilkan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.
1. Dampak Positif
Berikut adalah beberapa dampak positif dari pembangunan ekonomi :
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat
- Meningkatkan persediaan barang dan jasa
- Meningkatkan semangat dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman
- Meningkatkan sikap kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial
- Membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah
1. Dampak Negatif
Selain memberikan dampak positif, pembangunan ekonomi juga memberikan
beberapa dampak negatif berupa :
- Perubahan fisik lingkungan hidup
- Perubahan mata pencaharian
- Perubahan lingkungan hidup sosial
- Perubahan lingkungan alam akibat pencemaran
Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif pembangunan ekonomi ternyata berpengaruh besar pada lingkungan hidup. Itulah mengapa pembangunan harus disertai dengan wawasan lingkungan, sehingga pembangunan tersebut bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.
2.7 Keberhasilan dan Kegagalan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Keberahasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia, dapat kita lihat mulai dari masa Orde Baru berikut beberapa hasilnya. Selanjutnya kita juga akan membahas Pola dan Pentahapan Pembangunan Nasional menurut GBHN 1999 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2006
1. Pola dan Tahapan Pembanguna Indonesia pada Masa Orde Baru
Pembangunan nasional pada masa orde baru dilaksanakan dengan dua pola dan
tahapan. Pertama, pola umum pembangunan jangka panjang yang berlangsung dalam kurun waktu 25 tahun. Kedua, pola umum pembangunan jangka menengah yang berlangsung 5 tahun, disebut juga sebagai pembangunan lima tahun (pelita). Pembangunan lima tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam pembangunan jangka pendek yang berlangsung dalam kurun waktu satu tahun.

Pola umum pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJPT I) telah dimulai pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1994. pola umu, pembangunan jangka panjang ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam rencana pembangunan lima tahunan atau disebut Repelita sebagaimana tercantum pada tabel 2.8.
Tabel 2.8 Pelaksanaan Tahun Repelita
Repelita Tahun
Tahap PJPT I
Pelita I 1969/70 – 1973/74
Pelita II 1974/75 – 1978/79
Pelita III 1979/80 – 1983/84
Pelita IV 1984/85 – 1988/89
Pelita V 1989/90 – 1993/94
Tahap PJPT II
Pelita VI 1994/95 – 1998/99

Berkat pembangunan terencana, sebagaimana telah dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru, harus kita akui telah cukup banyak hasil pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemjuan diberbagai bidang telah banyak dicapai sebagaimana dapat kita lihat dari berbagai indikator antara lain dari PJPT I perekonomina Indonesia telah tumbuh lebih dari 6% per tahun.
Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi juga dapat kita lihat dari perubahan struktur ekonomi. selama 25 tahun pembangunan jangka panjang tahap pertama, struktur perekonomian Indonesia dapat dikatakan telah berkembang dari negara agraris menjadi negara semi industri.
Pada Pelita I (1969 – 1973) sektor pertanian menyumbang 43,5% terhadap produk nasional, sementara sektor industri hanya menyumbang 8,9% saja. Ini menandakan bahwa pada awal pembangunan jangka panjang struktur ekonomi negara kita masih bersifat agraris. Menjelang akhir Pelita V (1989-1994) perimbangan keadaan tersebut sudah sangat berubah. Sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 18,7% terhadap produk nasional sementara sektor industri mencapai 20,2%. Pada tahun 1999 (akhir Pelita VI), peranan sektor industri bahkan mencapai 26,63% terhadap produk nasional.
Sejak peletakan dasar-dasar pembangunan dimulai secara lebih terencana dan komperhensif pada tahun 1969, berbagai upaya pembangunan talah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kemajuan pembangunan diberbagai bidang, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, telah dicapai dan manfaatnya dinikmati oleh bangsa Indonesia. Namun kemudian, sejak timbul krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi terhenti, bahkan taraf hidup rakyat Indonesia merosot tajam. Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh krisis ekonomi dari negara-negara Asia lain seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Selain itu, krisis ekonomi di atas juga tidak terlepas dari praktik kapitalisme yang sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sudah berlangsung lama.
Sebagai akibat dari krisis ekonomi itu, beberapa kelemahan penyelenggaraan perekonomian nasional terangkat ke permukaan. Berbagai distorsi yang terjadi di masa lalu telah melemahkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antardaerah, antarperkotaan dan pedesaan, antarkawasan seperti kawasan barat dan timur Indonesia, maupun antargolongan masyarakat, sehingga gejolak sosial sangat mudah terjadi.
Pengalaman krisis ekonomi di atas dapat menjadi peljaran bagi kita bahwa pertumbuhan ekonomi pada masa lalu itu adalah ilusi. Pertumbuhan ekonomi pada masa lalu itu hanyalah pertumbuhan aset secara luar biasa dari sekelompok kecil warga negara atau dari sekitar 200 keluarga terkaya saja di Indonesia. Sementar mayoritas rakyat tidak terbangunkan dari keterbelakangan dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
1. Pola dan Tahapan Pembangunan Nasional Menurut GBHN 1999
GBHN 1999-2004, yang menjadi landasan pembangunan setelah masa Orde Baru, mencatat lima masalah utma sebagai akibat dari kebijakan pembangunan selama masa Orde Baru, antara lain munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional,serta kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, GBHN 1999-2004 memuat konsepsi penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang. Arah penyelenggaraan negara ini selanjutnya dituang ke dalam rencana pembangunan nasional yang bersifat strategis.
Sesuai dengan GBHN 1999, penyelenggaraan negara tersebut dituangkan ke dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagaimana ditetapkan Presiden bersama DPR. Selanjutnya, Propenas dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) di mana di dalamnya memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaiman ditetapkan Presiden bersama DPR.
Berbeda dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bersifat rinci, Propenas menggunakan pendekatan yang bersifat strategis. Jika Repelita menguraikan rencana yang akan dilakukan oleh sekuruh sektor dan daerah, maka Propenas hanya memuat program-program pembangunan yang pokok, penting, mendasar, serta mendesak untuk dilaksanakan. Propenas disusun untuk kurun waktu 2001-2005.
1. Program Pembangunan Nasional (Propenas)
Propenas adalah rencana pemangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus serta komitmen bersama seluruh masyarakat mengenai pembangunan nasional yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun
Secara garis besar, ada lima agenda kebijakan Propenas :
- Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan
- Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih
- Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
- Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya
- Meningkatkan pembangunan daerah
1. Prioritas Pembangunan untuk Tahun 2006
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 13-16 April telah menetapkan tujuh prioritas pembangunan untuk tahun 2006. Ketujuh prioritas ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jengka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2006. Ketujuh prioritas itu adalah penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor, revitalisasi pertanian dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakan hokum, pembrantasan korupsi, dan reformasi birokrasi, pemantapan keamanan dan ketertiban dan penyelesaian konflik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan pulau Nias. Ketujuh prioritas ini kemudian dibingkai dalam tema pembangunan pro rakyat miskin (pro poor), pro pertumbuhan (pro growth) dan pro pembukaan lapangan kerja (pro employment).
Secara esensial, sebetulnya apa yang dikembangkan pemerintah ini mirip dengan trilogi pembangunan di zaman Orde Baru antara lain stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Hanya saja, pemerintahan Orde Baru mencapai semua ini dengan strategi trickle down effect (efek menetes ke bawah). Pemerintah membesarkan kaum konglomerat, dengan harapan rezeki mereka akan menetas kepada rakyat bawah berupa pembukaan lapangan kerja.
Pro poor, pro growth, pro employment adalah yang ingin kita sorot kali ini. Kita harus belajar dari kegagalan Orde Baru dalam menjalankan strategi pencapaian sasaran pembangunan per lima tahun. Cita-cita Orde Baru dahulu juga mulia, ingin memajukan rakyat secara keseluruhan. Namun, berbagai penyelewengan dan sikap anti demokrasi telah membuat harapan itu buyar. Sekarang, pemerintah mencoba menyusun strategi pembangunan tahun 2006 yang kurang lebih sama, antara lain ingin mencapai pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, memantapkan stabilitas, dan menegakkan hokum.
Kita percaya bahwa iklim sekarang jauh lebih baik dari pada masa Orde Baru dahulu. Pemerintah kini telah menunjukkan tekad memelihara prasyarat demokrasi dan kontrol masyarakat. Yang perlu diangkat adalah partisipasi rakyat secara luas dalam pembangunan. Kita berharap bahwa prioritas untuk membuka akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan diberikan pula seluas-luasnya kepada kelompok masyarakat yang selama ini dipinggirkan oleh institusi ekonomi.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pembangunan ekonomi (economic development) merupakan proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju perbaikan dalam struktur sosial, sikap mental, dan lembaga (organisasi kemasyarakatan). Pembangunan ekonomi mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan. Tujuan pembangunan ekonomi adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, teknologi, dan sistem sosial dan masyarakat adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu Negara. Adanya pembangunan ekonomi juga melahirkan berbagai manfaat dan dampak negatif. Manfaat tersebut berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan persediaan barang dan jasa, peningkatan semangat dalam memenuhi kebutuhan, peningkatan sikap kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial, membantu masyarakat untuk hidup lebih mudah. Sedangkan dampak negatifnya berupa perubahan fisik lingkungan hidup, mata pencaharian, lingkungan hidup sosial, lingkungan alam akibat adanya pencemaran.
Pada Negara sedang berkembang, penyumbang terbesar bagi PDB berasal dari sektor pertanian. Sedangkan pada Negara maju penyumbang PDB terbesar adalah sektor industri. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari perekonomian Indonesia yang telah tumbuh rata-rata lebih dari 6% per tahun dan struktur perekonomian Indonesia yang berkembang dari Negara agraris menjadi Negara semi industri.
3.2 Saran
Dalam rangka membangun perekonomian Negara, tentunya kita sebagai pelaku ekonomi harus selalu siap menghadapi dengan masalah yang siap menghadang. Seperti halnya permasalahan yang selalu menjadi penghambat pembangunan ekonomi berupa kemiskinan, keterbelakangan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Namun ini hanya sebagian dari banyak masalah yang ada. Untuk mengatasi permasalahan di atas, terdapat dua segi yang harus diperbaiki, yakni dari segi kualitas masyarakat dan kualitas para pemimpin. Dalam pembentukan kualitas masyarakat, kita dapat mulai dengan memberikan pendidikan yang memadai bagi masyrakat agar masyarakat dapat selalu berupaya untuk memanfaatkan semksimal mungkin potensi yang ada dalam dirinya. Supaya pikiran mereka tidak selalu tertutup dengan hal-hal baru, dan justru diharapkan agar masyarakat dapat menciptakan hal-hal baru.
Selain itu, kualitas para pemimpin pun tidak kalah penting untuk diperhatikan. Hendaknya setiap pemimpin memiliki kesadaran untuk selalu bersikap professional terhadap tugas-tugas yang telah disandarkan di pundak mereka. Dan tentunya selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Agar korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dihindari dan tidak menghambat jalnnya pembangunan ekonomi. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan kerjasama yang dapat terjalin baik diantara para pemimpin dan masyarakat dalam membangun ekonomi Negara. Agar tercipta pembangunan yang dapat menguntungkan semua pihak.